Kementerian Dalam Negeri membuat layanan bernama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) berbasis metaverse guna menekan potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dengan layanan itu, pemerintah daerah bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui jagat maya.
"Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi," kata Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Akmal Malik.
Layanan berbasis metaverse itu bisa diakses melalui https://ift.tt/Ov42S3M. Kemendagri akan memberikan akun khusus kepada pemda untuk mengakses layanan tersebut.
Nantinya, pemda berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui tampilan tiga dimensi. Pemda bisa berkonsultasi tanpa harus datang ke Jakarta.
"Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi," ucap Akmal.
Layanan itu diuji coba dan diluncurkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26, Senin (25/4). Sejumlah pejabat Kemendagri menjajal layanan tersebut menggunakan kacamata virtual reality.
 Kementerian Dalam Negeri meluncurkan layanan berbasis metaverse bernama Kovi Otda untuk menekan potensi korupsi pemerintah daerah, Senin (25/4) (Pusat Penerangan Kemendagri) |
Untuk menekan potensi korupsi di pemerintahan daerah, Kemendagri juga melakukan sejumlah langkah lain. Beberapa di antaranya membuat produk hukum dan memilih ASN terbaik untuk menjalankannya.
Diketahui, kasus korupsi kerap kali terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Kasus terbaru adalah dugaan suap yang melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin.
Ade ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jawa Barat pada 26-27 April 2022.
(dhf/bmw)from "buat" - Google Berita https://ift.tt/9gPktRX
via IFTTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar