RADAR JOGJA – Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana beberkan penjara belum memberi efek jera terhadap aksi korupsi. Terbukti masih banyaknya temuan kasus setiap tahunnya. Bahkan intensitas cenderung meningkat untuk seluruh wilayah Indonesia.
Hipotesa ini terbukti dengan berulangnya kasus korupsi. Baik oleh pelaku baru maupun pelaku lama. Tindakan korupsi juga terstruktur dengan keterlibatan kongsi sesama individu.
“Kalau kita lihat sejak 2004 sampai 2021 yang lalu tidak kurang 1.362 orang lah yang ditangkap oleh KPK dipenjarakan oleh KPK dan tidak berkurang terus malah bertambah-tambah,” jelasnya usai membuka Bimtek Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi DIJ di Hotel Grand Keisha Jogjakarta, Selasa (1/11).
Wawan menduga para koruptor tak takut akan sanksi hukum. Terutama para pelaku yang belum terungkap dan tertangkap. Sehingga tetap melanjutkan aksinya karena merasa aman.
Guna mengurangi angka korupsi, pihaknya menerapkan strategi edukasi. Tujuannya untuk meningkatkan integritas dan anti korupsi. Dapat diawali dalam pendidikan formal.
“Pendidikan antikorupsi ini mulai dari PAUD sampai orang menjelang maut. Kenapa, karena enggak ada jaminan orang tidak melakukan korupsi. Sekarang enggak korupsi mungkin sore korupsi. Hari ini nggak korupsi mungkin besok korupsi,” katanya.
Dalam beberapa kasus, korupsi justru dilakukan oleh sosok melek. Dalam artian paham akan konsekuensi tindakan korupsi. Namun tetap melakoni demi memenuhi kebutuhan duniawi.
Adapula pelaku korupsi yang menjadi sosok panutan anti korupsi. Dia mencontohkan salah satu Gubernur Provinsi di Indonesia. Kerap mendapatkan penghargaan anti korupsi setiap tahunnya.
“Orang yang punya penghargaan korupsi aja tertangkap apalagi yang nggak punya penghargaan apalagi awam terhadap antikorupsi,” ujarnya.
Upaya edukasi juga telah merambah dunia pendidikan. Wujud nyata adalah mengemas sikap antikorupsi dalam kurikulum pendidikan. Sehingga penanaman sikap anti korupsi sudah berlangsung sejak usia dini.
Tak hanya dalam lingkungan sekolah, edukasi juga menyasar perguruan tinggi. Untuk saat ini KPK telah bekerjasama dengan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek. Berupa penerapan secara teori maupun praktik dalam kehidupan kampus.
“Tapi kalau untuk daerah untuk yang namanya pendidikan dasar menengah itu enggak bisa pakai MoU dari Kementerian Pendidikan harus ada Perda. Alhamdulillah Jogja sudah membuat itu Perda sampai kabupaten kota sudah diimplementasikan,” katanya. (Dwi)
from "buat" - Google Berita https://ift.tt/KWwre4X
via IFTTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar