KEMIRI, Buntut dari keputusan sepihak Pemdes Kemiri Kidul yang menaikkan harga sewa tanah, para penyewa lahan yang mendirikan puluhan kios pun membuat surat pernyataan keberatan. Sebelumnya disebutkan bahwa harga kios yang semula Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta diubah menjadi Rp 10 juta hingga 12 juta dengan batas pembayaran tanggal 9 Februari.
Surat dibuat bulan Januari dan ditujukan kepada Kepala Desa Kemiri Kidul. Dalam surat itu, para penyewa tanah desa yang membangun kios menyatakan sikap keberatan atas keputusan pemdes. Surat yang ditandatangani seluruh warga kios itu pun membeberkan alasan keberatan dimaksud.
Mereka menguraikan kronologi sejarah awal penempatan kios yang dimulai sekitar tahun 1957. Waktu itu ada beberapa warga membuka bidang usaha warung makan dan lahan lain yang dijadikan terminal dokar (koplak). Adapun retribusi dipungut oleh Dinas Pasar Kemiri. Setelah itu muncul warga lain yang membuka usaha pada lahan tersebut.
Dalam surat disebutkan, pada tahun 1983 Pemerintah Desa Kemiri Kidul dan Pemerintah Kecamatan Kemiri mulai menata tempat itu. Warga yang sudah mempunyai usaha di tempat tersebut diberikan lahan tanah masing-masing seluas 5×9 m2 khusus bagi masyarakat Desa Kemiri Kidul.
Setelah itu warga membangun tempat usaha di lahan tersebut secara mandiri atau biaya sendiri. Hal itu dilakukan serentak dan seragam sejumlah 27 unit. Setelah itu terbentuk paguyuban masyarakat kios dengan tujuan sebagai wadah untuk mengakomodir segenap hal/urusan terkait keberadaan kios tersebut terhadap desa dan kecamatan.
Seiring berjalannya waktu, terdapat penambahan kios di masa pergantian kepala desa hingga akhirnya pada tahun 2002 di era Kades Sumarto diterbitkan SPPT bagi masing-masing warga kios sejumlah 27 warga.
Berdasarkan kronologi tersebut, Achmad Sopan yang pernah menjadi kades dan termasuk salah satu penyewa lahan kios beserta lainnya, merasa keberatan dengan adanya surat edaran Kepala Desa Kemiri Kidul. Meski begitu mereka siap berkontribusi terhadap lahan yang ditempati berdasarkan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan yang ditempati.
Mereka juga menyatakan siap membayar karcis/retribusi sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan berdasarkan ketentuan perda. Surat tersebut mereka tujukan kepada bupati, ketua DPRD, Camat Kemiri, dan Ketua BPD Desa Kemiri Kidul.
Menanggapi hal tersebut, Camat Kemiri Taufik Bagus Setyoko yang ditemui sejumlah media pada Sabtu (10/2) menyatakan bahwa pihaknya senantiasa mendampingi warganya. Ia pun menyarankan agar mereka berkomunikasi dengan pihak desa. Apabila kedua belah pihak tidak menemukan titik temu, dirinya bersedia menjadi mediator.
Terkait dengan tidak dilibatkannya penyewa lahan dalam perundingan, Taufik menyatakan hal tersebut sebenarnya dilandasi niatan yang baik untuk menyejahterakan warganya. Meski demikian menurutnya dalam administrasi negara memang hal yang lazim apabila dilakukan perjanjian kerjasama, salah satu pihak ada yang lalai.
Ia menambahkan, memang ada surat keberatan dari penyewa kios. “Kalau ada keberatan harganya silakan dinegosiasikan dengan pihak pemdes,” ujarnya. Dalam hal ini Taufik mengasumsikan adanya interval harga sewa kios. Dirinya menyarankan agar ada interval harga kepada penyewa tanah desa, misalnya dari Rp 5 hingga 12 juta. Hal itu karena antara penyewa kios satu dengan lainnya memiliki kemampuan yang tidak sama.
Camat berharap agar permasalahan tersebut dapat segera clear. Pada bulan ini diharapkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa ada narasi yang simpang siur. (Dia)
from "buat" - Google Berita https://ift.tt/y7XatWM
via IFTTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar